Plan of Action Ekonomi Kerakyatan

1. Pemerintah

1. Menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Prioritas dalam jangka pendek adalah :

·         melanjutkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat yang kurang mampu menanggulangi kemiskinan;

·         menciptakan lapangan dan kesempatan kerja;

·         dan  meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

dan prioritas dalam jangka menengah  adalah :

·         peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

·         mengembangkan secara bertahap sistem jaminan sosial;

·         mengembangkan pertanian, pangan dan pengairan. Pengembangan pertanian, pangan, dan pengairan untuk peningkatan produktivitas petani, antara lain,dengan: pengembangan bibit unggul bagi lahan mereka, mekanisasi sesuai dengan kondisi wilayah dan kondisi masyarakat, penyediaan prasarana pengairan yang memadai sesuai dengan daya dukung sumber-sumber air, dan mendorong industri pertanian. Peningkatan produktivitas petani ini diharapkan akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.

2. Mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan dan memperluas partisipas.
3. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi (transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan serta pengairan dan irigasi).
4. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungani masyarakat dalam pembangunan.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan peran koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah ( UMKM ) berkedudukan sangat strategis, sehingga perlu diciptakan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangannya. Salah satu upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah dengan :

·         memfasilitasi pembinaan (Pemberian pelatihan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat).

·         Pemberian pelatihan penguasaan teknologi dan informasi

·         pendampingan langsung maupun peningkatan permodalan

·         serta pembentukkan lembaga penjamin kredit dan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan UMKM.

3. Pengusaha Besar

Pengusaha sangat berperan dalam perekonomian di suatu negara Kemajuan bisnis pengusaha berarti kemajuan ekonomi suatu negara yang akhirnya menjadi kebanggaan bangsa

4. Lembaga Dana 

Bertujuan untuk untuk :

a.       mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil,

b.      berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

pendapatan masyarakat yang pada gilirannya membantu mengatasi kesenjangan ekonomi serta membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia.

c.       menjadi landasan pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang tangguh dan mengakar dalam masyarakat.

d.      mendukung gerakan ekonomi kerakyatan yang dicanangkan GBHN.

e.       mendukung program pencapaian peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional

f.       berperan dalam menumbuhkan sikap kemandirian dalam masyarakat Indonesia

melalui peningkatan peran serta rakyat, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

g.      terlibat penuh dalam program nasioal dalam meningkatkan kemampuan dan

peran usaha kecil,

5. Pemimpin Masyarakat Dan Agama

Peran serta para pemimpin masyarakat dan para tokoh agama juga diperlukan dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan, diantaranya ikut serta dalam program- program pendukung ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh pemerintah serta mendukung pelaksanaan program- program tersebut.

6. Konsumen

Konsumen adalah salah satu pelaku ekonomi yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa.

7. Perguruan Tinggi

1.      Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, dengan kata lain dana. Suntikan dana kepada usaha ekonomi rakyat sehingga dapat  meningkatkan produksi, pendapatan, peluang kerja, serta sebagai invest modal secara berkesinambungan.

2.      Memperkuat posisi transaski dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, kemitraan dengan dunia usaha yang berskala besar sangat diperlukan. Ekonomi rakyat sebagai produsen dan penjual sangat lemah dari berbaga aspek, jumlahnya banyak dan pangsa pasar masing-masing kecil. Mereka kalah bersaing dengan kekuatan usaha besar, akibat persaingan yang tidak seimbang ini, kesinambungan kehidupan mereka akan bangkrut. Hal ini harus diperbaiki dengan cara perbaikan sarana dan prasarana, menciptakan kebersamaan antara usaha rakyat dengan usaha besar (pengusaha).

3.      Meningkatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumberdaya  insani, sehingga mereka memiliki kepekaan di dalam melakukan SWOT Analysis. Selain itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengembangkan usahanya.

4.      Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri, dan sebagai cikal bakal munculnya wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah, bahkan menjadi wisarausaha bertaraf nasional dan internasional.

8. Media Massa

Menggelorakan se-mangat pengabdian terhadap perjoangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional serta menyadarkan bangsa akan kemutlakan peran aktifnya dalam pembangunan. Hal ini dilakukan melalui motivasi untuk ikut membangun di kalangan rakyat. Dengan demikian rakyat merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan yang merupakan hasil bersama dari pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, komunikasi sosial yang bersifat terbuka, terarah, jujur, bebas dan bertanggung jawab perlu dibina dan dipupuk baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antar golongan sosial dan profesi serta warga masyarakat itu sendiri. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah Sesuai dengan pengarahan Garis-garis Besar Haluan Negara, telah dirumuskan serangkaian kebijaksanaan di bidang pene-rangan dan media massa sebagai berikut:

1) Meningkatkan arus informasi dan meningkatkan motivasi masyarakat, baik yang tinggal di kota   maupun di desa terhadap tujuan dan kegiatan pembangunan. Untuk itu pendekatan sosial-psikologik dan budaya perlu diting-katkan.

2) Memanfaatkan teknologi komunikasi massa seperti radio, televisi dan pers. Di samping itu teknologi komunikasi tradisional tetap dipergunakan dalam usaha mengefektifkan komunikasi sosial antara pemerintah dan masyarakat.

3) Kegiatan penerangan dilaksanakan secara lintas sektoral demi pembangunan manusia.

4) Pendekatan komunikasi budaya, mensyaratkan suatu sikap yang persuasif, edukatif dan informatif dari semua pihak, agar melalui interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi secara nya-ta.

5) Meningkatkan peranan pers dalam pembangunan, yakni pers yang bertanggung jawab dan mampu mewujudkan fungsinya se-bagai penyalur informasi yang obyektif dan sanggup melak¬sanakan fungsi kontrol sosial yang konstruktif. Pengem-bangan pers nasional diharapkan mampu menggelorakan semangat dan jiwa Pancasila serta menjamin suatu pertumbuhan pers nasional yang sehat dalam rangka perwujudan Demokrasi Pancasila.

9. Jaringan Ekonomi Kerakyatan

Suatu jaringan atau lembaga yang dapat mendukung kelancaran program ekonomi kerakyatan. Dengan ikut andil dalam menjalankan program tersebut dan berusaha mewujudkan pembangunan ekonomi karakyatan.

10. Alternatif Sumberdaya

Penggunaan SDA yang terus- menerus dan sering kali berlebihan, dapat menimbulkan kelangkaan yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan Nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan alternative lain agar SDA tersebut tidak mengelami kengkaan.