PRAKTEK AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM PRESPEKTIF PARADIGMA BARU PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

            Dokumen Akumtansi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke dalam jurnal dan buku pembantu. Karena akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat transaksi yang sah maka tidak ada transaksi tanpa bukti transaksi. Adanya bukti transasksi inilah yang memicu pencatatan akuntansi. Setiap transaksi merupakan sumber utama untuk pencatatan ke dalam jurnal dan buku pembantu. Setiap transaksi harus disertai dengan dokumen atau bukti transaksi yang sah.

             Dokumen transaksi terdiri atas:

1.      Bukti Penerimaan Kas

Bukti Penerimaan Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya penerimaan kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal penerimnaan kas. Bukti penerimaan kas dapat berupa:

a.       Surat Tanda Setoran

b.      Tanda Bukti Penerimaan

c.       Rekap Penerimaan Hariian

d.      Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah

2.      Bukti Pengeluaran Kas

Bukti Pengeluaran Kas merupakan semua dokumen yang menjadi bukti adanya pengeluaran kas oleh daerah dan menjadi sumber bagi pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas dapat berupa:

a.       Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

b.      Surat Perintah Membayar (SPM)

c.       Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

d.      Tanda Bukti Pengeluaran

e.       Dst sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah

3.      Bukti Memorial

Bukti Memorial merupakan bukti pencatatan pada Jurnal Umum

B.  CATATAN AKUNTANSI

            Catatan akuntansi merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan daerah. Catatan akuntansi tersebut digunakan untuk mencatat segala macam transaksi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pencatatan dilakukan dengan sistem double entry berdasarkan basis Kas Modifikasian. Sistem double entry menggantikan sistem single entry.

            Sistem singe entry ditinggalkan karena

1.      Single entry tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif

2.      Tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya

3.      Single entry telah ditinggalkan oleh banyak negar-negara maju.

Sistem double entry merupakan sistem pembukuan berpasangan, dimana dalam setiap pencatatan transaksi maka kita akan mencatat dua hal yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut. Pencatatan ini dikenal dengan sistem debit-kredit.

            Sistem double entry digunakan sebab memiliki keuntungan

1.      Sistem double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih mudah diaudit dan penelusuran antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan ekuitas organisasi

2.      Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Sedangkan basis kas modifikasian berarti pencatatan hanya dilakukan hanya terhadap transaksi yang melibatkan kas, sedangkan transaksi yang tidak ada penerimaan atau pengeluaran kas dicatat diakhir periode dalam jurnal penyesuaian.  Dengan basis kas modifikasian, pencatatan anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk menghasilkan laporan neraca di akhir periode akuntansi digunakan basis akrual.

C. ATURAN DEBIT-KREDIT

            Dalam sistem pembukuan berpasangan dikenal aturan debit-kredit. Aturan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Rekening	Bertambah	Berkurang
Aktiva	D	K
Utang	K	D
Modal	K	D
Pendapatan	K	D
Biaya	D	K

Klasifikasi rekening diatas adalah untuk rekening umum yang terdapat dalam neraca. Sedangkan untuk aturan debit-kredit dalam struktur APBD yang baru adalah sebagai berikut:

Struktur APBD	Bertambah	Berkurang
Pendapatan	K	D
Belanja	D	K
Pembiayaan Penerimaan Derah Pengeluaran Daerah	K K D	D D K

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan utnuk melakukan pencatatan:

1. Analisis transaksi
2. Pencatatan dalam Jurnal
3. Peringkasan (posting ke Buku Besar)
4. Perincian ke dalam buku pembantu
5. Laporan Keuangan

Data yang terdapat dalam buku besar dan buku pembantu menjadi sumber untuk membuat laporan keuangan.

Dengan adanya pencatatan dengan sistem double entry tersebut, maka sangat tidak efisien untuk mencatat transaksi yang berulang kali. Sehingga dibuat jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dengan tujuan mengurangi pekerjaan dalam membuat jurnal dan akan memudahkan pembukuan ke rekening-rekening.

Catatan akuntansi terdiri dari beberapa macam jurnal, yaitu:

1. Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan mengolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Contohnya adalah penerimaan kas dari pinjaman.

            Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini adalah:

1.      Tanggal transaksi atau kejadian keuangan, dicatat secara urut tanggal (kronologis)

2.      Jurnal Kas yang diterima,  dalam bentuk uang, bukan barang

3.      Obyek Penerimaan kas, yaitu obyek yang menyebabkan terjadinya penerimaan kas

Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas umumnya berupa:

1.      Penerimaan Kas dari pendapatan asli daerah

2.      Penerimaan Kas dari penerimaan dana perimbangan

3.      Penerimaan Kas dari lain-lain pendapatan yang sah

4.      Penerimaan Kas dari pinjaman

5.      Penerimaan Kas dari tagihan piutang

Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi kejadian tersebut, jurnal standar penerimaan kas adalah:

            Debit   : Kas

            Kredit : Pendapatan Asli Daerah (ditulis nama obyek)

                          Pendapatan Dana Perimbangan (ditulis nama obyek)

                          Lain-lain Pendapatan yang Sah (ditulis nama obyek)

                          Pembiayaan – Penerimaan Pinjaman (ditulis nama obyek)

                          Pembiayaan – Penerimaan Piutang (ditulis nama obyek)

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas memberikan makna bahwa kas dikredit dan rekening yang terdapat dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal terjadinya transaksi. Buku Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas, misalnya adalah pengeluaran kas untuk belanja.

            Seperti halnya Jurnal Penerimaan Kas, transaksi pengeluaran kas juga terjadi berulangkali. Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:

1)      Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan

2)      Jumlah Kas yang Diterima

3)      Obyek Pengeluaran Kas

Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas antara lain:

1.      Pengeluaran Kas untuk belanja adminstrasi umum

2.      Pengeluaran Kas untuk belanja operasi

3.      Pengeluaran Kas untuk belanja modal aparatur

4.      Pengeluaran Kas untuk belanja modal publik

5.      Pengeluaran Kas untuk belanja transfer

6.      Pengeluaran Kas untuk belanja tidak tersangka

7.      Pengeluaran Kas untuk pembayaran hutang pokok

8.      Pengeluaran Kas untuk penyertaan modal

Untuk  mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian tersebut, Jurnal Standar Pengeluaran Kas adalah:

Debit   :   Belanja Administrasi Umum ( ditulis nama obyek)

                Belanja Operasi dan Pemeliharaan ( ditulis nama obyek)

                Belanja Modal aparatur ( ditulis nama obyek)

                Belanja modal Publik ( ditulis nama obyek)

                Belanja Transfer ( ditulis nama obyek)

                Belanja Tdak Tersangka ( ditulis nama obyek)

                Pembiayaan – Pembayaran Hutang ( ditulis nama obyek)

                Pembiayaan – Penyertaan Modal ( ditulis nama obyek)

Kredit :   Kas

3. Jurnal Umum

Kedua jurnal diatas merupakan jurnal yang digunakan hanya untuk transaksi yang melibatkan Kas Daearah. Untuk transaksi yang tidak melibatkan Kas Daerah, dicatat dalam satu buku jurnal yang lain yaitu Buku Jurnal Umum.

Buku Jurnal Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas. Misalnya adalah donasi berupa aktiva tetap, dan pembelian barang secara kredit.

            Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:

·      Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan

·      Kode Rekening

·      Uraian

·      Jumlah Debit

·      Jumlah Kredit

Disamping itu, buku jurnal umum dapat dirancang utnuk menampung data lain sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk penggolangan dan perincian transaki digunakan 2 buku, yaitu:

1. Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal kemudian akan diringkas dalam buku besar. Proses peringkasan atau pemindahan akun/ rekening ke buku besar disebut dengan posting.

Buku besar pada dasarnya terdiri dari sekumpulan rekening yang digunakan untuk menmpung nama rekening yang telah dicatat dan digolongkan dalam Buku Jurnal. Jenis dan macam buku besar menyesuaikan dengan kelompok rekening dalam struktur APBD yang baru, yaitu:

1.      Buku Besar Pendapatan

Buku Besar Pendapatan memuat rekening-rekening pendapatan. Selanjutnya dirinci lagi sesuai dengan komponen yang menyusun rekening pendapatan yaitu:

a.       Pendapatan Asli Daerah

Termasuk dalam buku besar kelompok Pendapatan Asli daerah adalah:

1)      buku besar Pajak Hotel

2)      buku besar Pajak Restoran

3)      buku besar Retribusi Pelayanan Kesahatan

4)      buku besar Pelayanan Parkir

b.      Dana Perimbangan

1)      buku besar bagi Hasil Pajak

2)      buku besar Bagi Hasil Bukan Pajak

c.       Lain-lain Pendapatan yang Sah

a.       buku besar Bantuan Dana Kontinjensi

b.      buku besar Dana Darurat

2.      Buku Besar Belanja

Buku besar ini mencakup rekening-rekening belanja daerah, yaitu:

a.       Buku Besar Belanja Administrasi Umum, contoh Gaji dan Tunjangan

b.      Buku Besar Belanja Operasi dan Pemeliharaan, contoh Honorarium/ Upah

c.       Buku Besar Belanja Modal/Pembangunan, contohnya Belanja Modal Gedung, Belanja Modal Kendaraan

d.      Buku Besar Belanja Bagi Hasil dan Bantuan

e.       Buku Besar Belanja Tidak Tersangka

3.      Buku Besar Pembiayaan

Buku besar pembiayaan memuat ringkasan rekening-rekening pembiayaan yang dilakukan oleh daerah, baik pembiayaan dari penerimaan maupun pengeluaran daerah.

Jenisnya antara lain: Buku Besar Pembiayaan-Penerimaan Piutang dan Buku Besar Pembiayaan-Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

4.      Buku Besar Aktiva

Termasuk jenis buku besar aktiva adalah:

a.       Buku Besar Aktiva Lancar, terdiri dari BB Kas, BB Piutang Pajak, BB Piutang Retribusi

b.      Buku Besar Investasi Jangka Panjang, terdiri atas BB Invesatasi dalam Saham

c.       Buku Besar Aktiva Tetap, terdiri atas: BB Tanah, BB Jalan dan Jembatan

d.      Buku Besar Dana Cadangan

e.       Buku Besar Aktiva Lain-lain

5.      Buku Besar Utang

Jenis dan Klasifikasi buku besar utang sesuai dengan jenis utang dan kondisi daerah masing-masing.

Contohnya adalah Buku Besar Utang Lancar (BB Utang Belanja, BB Utang Pajak) dan Buku Besar Utang Jangka Panjang (BB Utang Dalam Negeri)

6.      Buku Besar Ekuitas Dana

Jenis dan klasifiasi buku besar tersebut disesuaikan dengan daerah masing-masing, misalnya:

a.       buku besar Ekuitas dana Umum

b.      buku besar Dana Donasi

Berikut adalah Langkah-langkah yang harus dilakukan sewaktu pemindahbukuan jurnal (posting) dari buku jurnal ke buku besar.

1. Masukkan tanggal setiap transaksi pada kolom tanggal
2. Masukkan jumlah setiap transaksi pada kolom yang sesuai, debit atau kredit dan masukkan saldo baru pada kolom saldo, secar kumulatif
3. Kolom Ref pada Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran serta jurnal umum diberikan tanda (V) atau check sebagai tanda bahwa transaksi atau jurnal tersebut telah diposting ke buku besar.

7.      Buku Besar Pembantu

Rekening –rekening yang terdapat dalam buku besar dapat dibedakan atas rekening yang tidak membutuhkan perincian dan rekening yang membutuhkan perincian. Untuk rekening yang memerlukan perincian lebih lanjut dan dicatat dalam buku pembantu.

Buku besar pembantu merupakan catatan akuntansi yang fungsinya memberikan informasi rinci dari suatu rekening yang diringkas dalam Buku Besar. Sumber pencatatan ke buku buku pembantu adalah dokumen atau bukti transaksi. Contoh rekening-rekening dalam buku besar yang memerlukan Buku Besar Pembantu adalah: Piutang, persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aktiva Tetap, dan Hutang.

8.      Contoh Pencatatan Akuantansi Keuangan Daerah

Berikut ini adalah neraca awal (neraca Saldo)  dan APBD suatu Kabupaten:

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA X
N  E  R  A  C  A
1 Januari Tahun 20x4
URAIAN	DEBET	KREDIT
AKTIVA LANCAR
Kas	1.250.000,00
Piutang Pajak	125.000,00
Piutang Retribusi	75.000,00
Piutang Lain-Lain	35.000,00
Persediaan Bahan Habis Pakai/Material	100.000,00
Persediaan Obat-Obatan	110.500,00
Belanja Dibayar Dimuka
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang	500.000,00
AKTIVA TETAP
Tanah	4.250.000,00
Jalan dan Jembatan	1.975.000,00
Bangunan Air	800.500,00
Gedung	3.750.000,00
Mesin dan Peralatan	550.000,00
Kendaraan	2.600.000,00
Meubelair dan Perlengkapan	975.000,00
Buku Perpustakaan	490.500,00
HUTANG JANGKA PENDEK
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		200.000,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		750.000,00
UTANG JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri
Utang Luar Negeri		2.800.000,00
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Umum		13.836.500,00
Jumlah	17.586.500,00	17.586.500,00

Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di PemKab X selama tahun 2004:

1. Diterbitkan SKPD atas Pajak Hotel sebesar Rp 1.600.000,00, tetapi baru diterima sebesar Rp 1.475.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Hotel	SKPD	Realisasi
Hotel Bintang Lima	1.000.000	900.000
Hotel Bintang Tiga	500.000	475.000
Hotel Melati	100.000	100.000
Jumlah	1.600.000	1.475.000

2. Retribusi Pasar yang diterima sebesar Rp 825.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pasar	Penerimaan Retribusi
Pasar A Pasar B Pasar C	400.000 200.000 225.500

3. DAU yang diterima realisasinya sebesar Rp 850.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,,           
4. Bagi Hasil Pajak yang direalisasikan sebesar Rp 440.000,00 yang terdiri atas PBB sebesar Rp 200.000,-, PPh psl 21 sebesar Rp 150.000,- dan BPHTB sebesar Rp 90.000,-.
5. Laba BUMD yang diterima sebesar   Rp 300.000,-    terdiri atas PDAM sebesar Rp 200.000,- dan BPD sebesar Rp 100.000,-.
6. Membayar biaya perjalanan dinas bupati sebesar Rp 280.500,-. Dari dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp 270.500,-.
7.  Bagi Hasil pajak Propinsi yang diterima adalah Rp.700.000,-                                                           
8. Belanja Pegawai  (BAU) Aparatur Daerah Rp 445.500,- dan Pelayanan Publik   Rp 260.000,- Rincian dari jumlah di atas yaitu sebagai berikut:

a.       Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai Setda sejumlah  Rp 445.500,- dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok                                    Rp 300.000

Tunjangan Jabatan                        Rp 100.000

Tunjangan Fungsional                   Rp   45.500

b.      Membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai untuk Kampaye Anti Narkoba  sejumlah Rp 260.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Uang representasi              Rp 100.000

Tunjangan Komisi             Rp 100.000

Tunjangan Panitia             Rp   60.000

9. Membeli BHP kantor Setda sebesar Rp 200.000,- dari kontrak sebesar Rp 295.000,-.
10. Belanja Pemeliharaan gedung kantor Setda sebesar Rp 125.000,- dengan perincian sebagai berikut:

• Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Rp 75.000,-
• Biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat tinggal Rp 50.000,-

11. Membayar Belanja Modal untuk kendaraan roda empat sebagai berikut:

A.    Bagian Aparatur Daerah

Bidang/sektor	Kontrak	Anggaran	SPJ/Dibayarkan
Pertanian	200.000	200.000	185.000
Industri&Perdag	180.000	175.000	162.000
Pekerjaan Umum	120.000	125.000	120.000
Jumlah	500.000	500.000	467.000

B.     Bagian Pelayanan Publik

Bidang/sektor	Kontrak	Anggaran	SPJ/Dibayarkan
Pariwisata	99.000	100.000	80.000
Kesehatan	250.000	250.000	247.500
Tata Ruang	145.000	150.000	145.000
Jumlah	494.500	500.000	472.500

12. Membayar Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) yang terjadi di Setda sebagai berikut;

a.  Honorarium/upah                                       Rp 200.000,-

b.  Biaya Cetak/Penggandaan                         Rp 149.000.-

c.  Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota           Rp 120.500,-

d.  Biaya Pemeliharaan alat-alat angkutan      Rp 174.500,-

13. Membayar biaya bahan habis pakai untuk pelayanan publik sebesar Rp 100.000,- dari nilai kontrak sebesar Rp 125.000,-
14. Biaya perjalanan dinas luar kota untuk pelayanan publik sebesar Rp 155.000,-
15. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) untuk pelayanan publik adalah sebagai berikut:

a.   Gaji dan Tunjangan                       Rp 199.000,-

b.   Biaya makan dan minum              Rp 150.000,-

c.   Biaya Perjalanan dinas                  Rp 125.000,-

d.   Biaya Pemeliharaan Instalasi        Rp   74.000,-

16. Biaya bantuan korban banjir dan kebakaran Rp 200.000,-
17. Diterima dari Pemerintah Pusat Rp 250.000,- dari IHH yang tidak dianggarkan.
18. Bayar Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo sebesar  Rp 200.000,-
19. Pinjaman diperoleh dari BPD sebesar Rp 150.000,-
20. Menerima Dana dari Penjualan Obligasi PemKab X Rp 124.500,-
21. Dibayarkan biaya sosialisasi akuntansi keuangan daerah untuk pelaksanaan Kepmendagri No. 29/2002 (tidak dianggarkan) sebesar Rp 50.000,-

Diminta:

Diasumsikan bahwa Anda bekerja di bagian Sub. Bag Pembukuan. Bagaimanakah pencatatan transaksi-transaksi di atas dengan menggunakan sistem double entry dengan sistem pencatatan kas modifikasian dengan mengerjakan tahapan pekerjaan sebagai berikut:

1. Analisislah transaksi di atas dan bukukanlah ke dalam buku Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, dan Jurnal Umum.
2. Postinglah ke Buku Besar sesuai dengan akunnya masing-masing.
3. Buatlah Neraca Saldo.
4. Buatlah Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari:
1. Laporan Perhitungan APBD
2. Laporan Aliran Kas.
3. Neraca Daerah.

Data Tambahan Untuk Jurnal Penyesuaian

1.      Persediaan Obat-obatan yang terpakai sebesar Rp 50.500,- (BOP PP).

2.      Persediaan Bahan Habis Pakai yang tersisa Rp 25.000 (BAU AD).

Informasi Untuk Penutupan Buku Akhir Tahun Anggaran

1.                  Penutupan saldo seluruh rekening Pendapatan dan saldo seluruh rekening Belanja (Kecuali Belanja Modal) ke rekening Surplus/Defisit

2.                  Penutupan rekening Surplus/Defisit ke rekening Ekuitas Dana Umum

Penutupan elemen Pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit dalam Perhitungan APBD ke rekening Ekuitas Dana Umum (Kecuali elemen Pembiayaan berupa Tranfer dari Dana Cadangan dan Transfer ke Dana