STATEMENT ON AUDITING STANDARDS (SAS)

Ke 10 standar yang erlaku umum (GAAS) masih terlalu umum untuk memberikan pedoman, sehingga auditor beralih ke SAS, yang diterbitkan ASB sebagai pedoman yang lebih khusus. SAS menginterpretasikan ke 10 standar auditing yang berlaku umum dan merupakan referensi yang paling otoritatif dan setiap anggota yang melakukan audit atas laporan keuangan historis diharuskan mengikuti standar-standar ini menurut Code of Professional Conduct AICPA.

Semua nomor SAS diberi dua klasifikasi: satu nomor SAS dan satu nomor AU yang menunjukkan lokasi dalam Codification of Auditing Standards. Kedua sistem klasifikasi ini digunakan dlama praktik. Sebagai contoh, Statement on Auditing Standards, The Relationship of Generally Accepted Auditing Standards to QualityControl Standards, adalah SAS 25 dan AU 161. Nomor SAS menunjukkan urutan pernyataan itu dikeluarkan jika dihubungkan dengan SAS yang lain, sementara nomor AU menunjukkan lokasinya dalam kodifikasi seluruh SAS, yang dikeluarkan AICPA.

Walaupun GAAS dan SAS merupakan pedoman auditing yang otoritatif, keduanya memberikan lebih sedikit arahan kepada auditor ketimbang yang dapat diasumsikan. Hampir tidak ada prosedur audit spesifik yang disyaratkan oleh standar-standar tersebut dan tidakn ada persyaratan khusus bagi keputusan auditor. GAAS dan SAS dipandang oleh para praktisi sebagai standar minimum kinerja dan bukan sebagai standar maksimum atau yang ideal. Pada saat yang sama, keberadaan standar auditing tidak berarti bahwa auditor harus selalu mengikutinya membabi-buta. Jika auditor percaya bahwa persyaratan standar tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan, auditor dibenarkan untuk mengikuti standar alternatif.

IFAC adalah organisai profesi akuntansi sedunia, dengan 163 organisai anggota di 120 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. IAPC berupaya meningkatkan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait di seluruh dunia dengan mengeluarkan persyaratan mengenai berbagai fungsi audit dan atestasi serta dengan mendorong penerimaannya di seluruh dunia

ISA secara umum serupa dengan GAAS di A.S., meskipun ada beberapa perbedaan. Jika auditor di Amerika Serikat mengaudit laporan keuangan historis sesuai dengan ISA, auditor itu harus memenuhi semua persyaratan ISA yang jauh diluar cakupan GAAS.

PENGENDALIAN MUTU

Bagi sebuah KAP, pengendalian mutu terdiri aas metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisai KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Sebagai contoh, suatu KAP mungkin memiliki struktur organisai yang menjamin dilakukannya review teknis atas setiap penugasan oleh partm=ner yang ahli dalam industry klien.

Pengendalian mutu berkaitan erat tetapi berbeda dengan GAAS. Untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Karena itu, pengendalian mutu ditetapkan untuk KAP secara keseluruhan, sedangkan GAAS dapat diterapkan pada setiap penugasan.

Pada tahun 1978, AICPA membentuk Quality Control Standards Committee dan memberinya tangung jawab untuk membantu KAP mengembangkan serta mengimplementasikan standar-standar pengendalian mutu. SAS 25 (AU 161) mengharuskan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Standar ini mengakui bahwa sistem pengendalian mutu hanya dapat memberikan kepastian yang wajar (reasonable assurance) bukan jaminan, bahwa standar auditing telah diikuti.

AICIA belum menetapkan prosedur pengendalian mutu yang khusus bagi KAP. Prosedur itu akan tergantung pada hal-hal seperti ukuran kantor, jumlah cabang yang berpraktik, serta sifat praktik. Prosedur pengendalian mutu dari sebuah kantor internasional dengan 150 cabang dan banyak klien multinasional yang kompleks akan sangat berbeda dengan prosedur untuk kantor yang beranggotakan lima orang, yang mengkhususkan diri dalam audit-audit kecil dalam satu atau dua industry.

Quality Control Standads Committee telah mengidentifikasi lima unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkan kebijakan dan prosedurnya.

Lima Unsur Pengendalian Mutu

Unsur	Ikhtisar Persyaratan	Contoh Prosedur
Independensi, integritas, dan objektivitas	Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab professional mereka	Setahun sekali setiap partner dan pegawai harus menjawab “kuesioner independensi” yang menanyakan hal-hal seperti kepemilikan saham dan dan keanggotaan dalam dewan direksi
Manajemen kepegawaian	Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa: - semua personel baru memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten - pekerjaan diserahkan kepada personel yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai - semua personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta kegiatan pengembangan profesi yang memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawab yang diberikan - personel yang terpilih untuk promosi kenaikan jabatan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan	Setiap professional harus dievaluasi atas setiap penugasan dengan memakai laporan penilaian penugasan individu dari KAP yang bersangkutan
Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan	Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP juga harus hanya menerima penugasan yag dapat diselesaikan dengan kompetensi professional	Sebuah formulir penilaian klien, yang berkaitan dengan hal-hal seperti komentar audit terdahulu dan evaluasi atas manajemen, harus disiapkan untuk setiap klien baru sebelum penerimaan
Kinerja penugasan konsultasi	Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu itu KAP sendiri	Direktur akuntansi dan auditing KAP siap memberikan konsultasi serta harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri.
Pemantauan prosedur	Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif	Partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur pengendalian mutu setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan KAP